FOKUSNEWS.ID, KENDARI – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, meninjau langsung rumah penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Jalan Durian, Kelurahan Wua-wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, Kamis (05/03/2026).
Program BSPS merupakan bantuan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni agar menjadi rumah yang lebih layak, sehat, dan aman melalui pembangunan atau perbaikan rumah secara swadaya oleh masyarakat.
Peninjauan tersebut dilakukan bersama Wali Kota Kendari Hj. Siska Karina Imran sebagai bagian dari kunjungan kerja Wakil Menteri PKP di Kota Kendari.
Selain meninjau rumah penerima BSPS, rombongan juga mengunjungi sejumlah lokasi lainnya, di antaranya kawasan kumuh di Jalan Bhayangkara Bahari, Kelurahan Poasia, Kecamatan Abeli, serta Ruang Terbuka Hijau (RTH) Papalimba.
Dalam kunjungan tersebut, Wamen Fahri menyoroti pentingnya penataan kawasan pesisir yang selama ini identik dengan permukiman kumuh. Ia menilai kawasan pesisir seharusnya dapat ditata menjadi lingkungan yang bersih, tertata, sekaligus memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat.
Menurutnya, Indonesia memiliki garis pantai yang sangat panjang dengan ribuan kawasan pesisir yang dihuni masyarakat. Kondisi ini membutuhkan perhatian serius agar kawasan pesisir tidak berkembang menjadi wilayah kumuh.
“Di Indonesia ada sekitar 12.781 kawasan pesisir yang dihuni masyarakat. RTH Papalimba ini bisa menjadi contoh bagaimana penataan kawasan pesisir dilakukan dengan baik,” ujar Fahri saat meninjau lokasi.
Wamen menambahkan, pemerintah pusat melalui program nasional juga telah menyiapkan dukungan anggaran untuk penataan kawasan nelayan di berbagai daerah.
“Presiden sudah menganggarkan sekitar 1.000 kawasan untuk program Kampung Nelayan Merah Putih. Jika ditata dengan baik, kawasan pesisir tidak lagi identik dengan kumuh, tetapi menjadi kawasan yang bersih, tertata, dan menarik,” katanya.
Sementara itu, Wali Kota Kendari Hj. Siska Karina Imran menyambut baik perhatian pemerintah pusat terhadap penataan kawasan permukiman di Kota Kendari.
Menurut Wali Kota, kawasan pesisir di Kendari tidak hanya menjadi tempat tinggal masyarakat nelayan, tetapi juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai ruang publik sekaligus destinasi wisata berbasis lingkungan.
“Kawasan pesisir di Kendari tidak hanya menjadi tempat tinggal masyarakat nelayan, tetapi juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai ruang publik dan destinasi wisata,” ujar Wali Kota Siska
Wali Kota menegaskan, Pemerintah Kota Kendari berkomitmen untuk terus memperbaiki kualitas kawasan pesisir dan permukiman masyarakat melalui penataan lingkungan, peningkatan sanitasi, serta pengelolaan sampah yang lebih baik.
Kunjungan kerja tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat penanganan kawasan kumuh sekaligus mendorong pengembangan kawasan pesisir yang lebih tertata, sehat, dan produktif bagi masyarakat.
