FOKUSNEWS.ID, KENDARI – Mendukung Asta Cita Presiden RI Bidang Kesehatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Kesehatannya, diantaranya melakukan inisiasi fokus group discussion Kepala Puskesmas se-Sultra, Kamis (21/11/2024), di Kendari, yang dibuka secara resmi oleh Sekda Sultra, Drs. H Asrun Lio.,M.Hum.,Ph.D mewakili Pj. Gubernur, Komjen Pol (P) Dr (H.C) Andap Budhi Revianto.,S.I.K.,M.H.
“Saya menyambut baik dan memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini yang baru pertama kali terlaksana. Pertemuan ini sangat penting dalam mendukung Asta Cita Presiden RI Bidang Kesehatan, serta menyukseskan terlaksananya enam Pilar Transformsi Kesehatan di Tingkat Puskesmas,” ucapnya mengawali sambutan.
Sekda Sultra, Asrun Lio menerangkan, enam pilar tersebut yakni Transfromasi Layanan Primer, Transformasi Layanan Rujukan, Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan, Transformasi Pembiayaan Kesehatan, Transformasi SDM Kesehatan dan Transforamsi Teknologi Kesehatan.
“Sebagaimana kita ketahui, tugas dan fungsi Kepala Puskesmas adalah mengkoordinasikan, mengarahkan, mengawasi, dan mengendalikan seluruh kegiatan Pelayanan Kesehatan, yang mengutamakan upaya promotif dan preventif, menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat,” katanya lagi.
Termasuk, masih dia, menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung di Pustu dan di Puskesmas.
“Saya sangat mengharapkan tugas, fungsi dan tanggung jawab kepala puskesmas betul-betul sebagai Penggerak Pembangunan Kesehatan di Tingkat Kecamatan dan sebagai tenaga ahli pendamping Camat dan Lintas Sektoral, dalam upaya pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya,” harapnya.
Jenderal ASN Provinsi Sultra menjelaskan, Puskesmas di Provinsi Sulawesi Tenggara dalam perkembangannya dari tahun ketahun, terus menunjukkan peningkatan, baik itu dari segi jumlah maupun status.
Menurutnya, hal tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, terutama masyarakat yang berada di daerah terpencil, sangat terpencil, kepulauan dan perbatasan.
“Sampai dengan Oktober 2024 ini, jumlah puskesmas di Provinsi Sulawesi Tenggara telah mencapai 308 puskesmas yang tersebar di 17 kabupaten/kota. Salah satu indikator untuk menggambarkan terpenuhinya kebutuhan pelayanan primer oleh fasilitas pelayanan kesehatan dasar adalah rasio Puskesmas terhadap 30.000 penduduk, dimana Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2023 sebesar 3.34 yang berarti setiap 30.000 penduduk di Provinsi Sulawesi Tenggara dilayani setidaknya oleh 3 (tiga) Puskesmas,” terangnya.
Bila dilihat berdasarkan angka, katanya lagi, maka rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut dapat dianggap cukup, namun demikian menghitung rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk tidak selalu relevan dengan kondisi di Provinsi Sulawesi Tenggara, karena wilayah yang luas, penduduk yang tersebar tidak merata, dan kondisi geografis yang sebagian relatif sulit.
Sehingga, masih dia, akan lebih tepat bila menggunakan rasio Puskesmas berdasarkan kecamatan yakni 1 (satu) kecamatan memiliki minimal 1 Puskesmas. Jika menggunakan acuan ini maka dengan 308 Puskesmas berbanding 231 kecamatan diperoleh rasio 1,33.
“Artinya, setiap kecamatan di Provinsi Sulawesi Tenggara telah terdapat minimal 1 (satu) Puskesmas, dan bahkan di beberapa kecamatan tertentu telah memiliki 2 (dua) puskesmas. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 tahun 2019 tentang Puskesmas yang menyatakan bahwa 1 (satu) kecamatan dapat didirikan lebih dari 1 (satu) puskesmas,” tuturnya.
Sekda Sultra, Asrun Lio mengakui, jika Puskesmas sebagai salah satu ujung tombak pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah, memiliki peran penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Untuk itu menurutnya, perlu adanya wadah yang menyatukan visi dan misi serta sinerginya pelayanan kesehatan di FKTP, terutama pelayanan kesehatan pasien rujukan dari puskesmas ke rumah sakit, agar tidak lagi menjadi polemik dalam memberikan pelayanan kesehatan secara tepat dan cepat, terutama bagi pasien pengguna Jaminan Kesehatan Nasional.
“Saya sangat mengharapkan pada forum diskusi ini, dapat disepakati bagaimana pelayanan yang diberikan kepada masyarakat itu cepat dan tepat, tidak ada lagi kejadian pasien yang terlambat ditangani, pasien ditolak dan lain sebagainya, hanya karena alur sistem administrasi yang kadang dianggap berbelit-belit oleh masyarakat,” katanya
