FOKUSNEWS.ID, KENDARI – Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM., mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (Rakor PID) Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan pembahasan pertumbuhan ekonomi serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program Tiga Juta Rumah. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dari ruang Command Center Kantor Balai Kota Kendari, Senin (6/10/2025).
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri), Tomsi Tohir, yang menyampaikan pemaparan terkait kondisi terkini inflasi di berbagai daerah di Indonesia. Dalam arahannya, Sekjen menyoroti perkembangan inflasi bulan September 2025 yang menunjukkan tren peningkatan di beberapa kabupaten/kota, termasuk wilayah Sulawesi Tenggara.
Menurut data yang dipaparkan, tingkat inflasi di beberapa kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara mencapai angka 3,68%, dengan salah satu provinsi mencatat inflasi hingga 5,2%. Sekjen menekankan bahwa kondisi ini telah memberikan dampak nyata terhadap daya beli dan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, ia meminta perhatian khusus dari pemerintah daerah, khususnya di 10 provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi.
Wali Kota Kendari menyampaikan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan nasional dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan pokok di daerah. Ia juga menginstruksikan jajarannya untuk lebih aktif memantau harga pasar, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta mempercepat program-program ketahanan pangan lokal.
Selain pengendalian inflasi, rakor ini juga membahas evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam pendataan Program Tiga Juta Rumah. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan perumahan rakyat, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dalam evaluasinya, Sekjen Tomsi menyoroti masih rendahnya kontribusi beberapa daerah dalam mendukung program tersebut, baik dari sisi pendataan maupun fasilitasi lahan. Pemerintah pusat mendorong agar pemda segera melakukan pemutakhiran data dan mempercepat proses perencanaan pembangunan perumahan.
Rakor ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi seluruh kepala daerah untuk lebih responsif terhadap tantangan ekonomi, khususnya dalam hal inflasi dan kebutuhan dasar masyarakat. Dengan kerja sama yang solid antara pemerintah pusat dan daerah, stabilitas ekonomi nasional diharapkan dapat terus terjaga hingga akhir tahun 2025.
