FOKUSNEWS.ID, KENDARI – PT DSSP Power Kendari menegaskan komitmennya untuk mematuhi ketentuan pemerintah terkait transisi energi, di tengah sorotan publik mengenai penggunaan batu bara pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang beroperasi di Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Manager CSR, Government Relation and Security PT DSSP Power Kendari, Risal Akbar, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Sultra dan Forum Kajian Pemuda Mahasiswa Indonesia (FKPMI) Sultra, Selasa (9/9/2025).
Risal menyampaikan apresiasi terhadap kritik dan masukan yang disampaikan FKPMI Sultra mengenai pentingnya peralihan ke energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Namun, ia menegaskan bahwa operasional perusahaan tetap harus mengikuti regulasi nasional yang telah ditetapkan Kementerian ESDM dan PT PLN Persero sebagai pembeli listrik utama.
“Bisnis tenaga listrik tidak bisa dilepaskan dari RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik). Semua sudah disusun oleh Kementerian ESDM, dan kami wajib patuh. Begitu pula dengan kontrak pasokan ke PLN, yang masih berlaku hingga 25 tahun,” jelas Risal.
Meski begitu, PT DSSP Power Kendari tidak menutup diri terhadap peluang penggunaan energi terbarukan. Menurut Risal, penerapan teknologi baru membutuhkan biaya besar dan kajian komprehensif agar tidak membebani masyarakat sebagai konsumen.
“Prinsipnya kami terbuka. Namun saat ini masih ada kendala teknologi dan biaya. Jika nantinya memungkinkan, tentu kami siap beradaptasi,” tambahnya.
Risal juga menegaskan bahwa kontribusi PLTU Moramo Utara sangat vital bagi kelistrikan di Sulawesi Tenggara. “Saat ini, pasokan listrik dari kami mencapai 40 hingga 60 persen. Artinya, segala keputusan yang diambil harus dipikirkan secara matang agar tidak berdampak pada kebutuhan listrik masyarakat,” tutupnya.
