FOKUSNEWS.ID, KENDARI – Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan secara virtual pada Senin, 9 Desember 2024. Rakor ini digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta Pusat, dan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, turut hadir bersama sejumlah menteri kabinet, termasuk Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Menteri Perdagangan Budi Santoso. Rakor ini juga dihadiri jajaran kepala lembaga seperti Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo dan Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengapresiasi keberhasilan pengendalian inflasi nasional yang berhasil ditekan hingga di bawah 3 persen. “Ini adalah inovasi besar dalam tata kelola ekonomi nasional. Saya minta mekanisme ini dilanjutkan. Terima kasih kepada semua pihak, lintas kementerian, baik di pusat maupun daerah,” ujar Presiden.
Presiden menegaskan pentingnya swasembada pangan sebagai strategi utama untuk pengendalian inflasi di masa depan. Ia mendorong pemanfaatan kearifan lokal dalam mencapai swasembada pangan hingga tingkat kabupaten dan kecamatan.
“Kuncinya adalah swasembada. Tiap desa harus memiliki lumbung pangan. Inilah strategi besar kita,” tegas Prabowo.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melaporkan bahwa inflasi nasional per November 2024 terkendali di angka 1,55 persen, yang merupakan rekor terendah sejak kemerdekaan. Tito mengingatkan pentingnya menjaga inflasi pada target 1,5–3,5 persen agar tidak memberatkan masyarakat maupun produsen.
“Kita harus menjaga keseimbangan harga. Jika terlalu rendah, produsen akan kesulitan. Sebaliknya, jika terlalu tinggi, masyarakat ekonomi bawah yang terdampak,” jelas Tito.
Selain membahas inflasi, Rakor juga menyosialisasikan kebijakan kenaikan upah minimum tahun 2025 sebesar 6,5 persen. Tito meminta gubernur memastikan penetapan upah minimum sesuai regulasi, serta berkoordinasi dengan kepala daerah kabupaten/kota untuk mencegah polemik di masyarakat.
Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, mengingatkan agar pemerintah mewaspadai kenaikan harga komoditas strategis seperti bawang merah, minyak goreng, dan daging ayam ras menjelang Natal dan Tahun Baru. “Koordinasi pusat dan daerah penting untuk menjaga pasokan serta distribusi barang,” ujarnya.
Rakor ini diikuti oleh kepala daerah dan Forkopimda dari seluruh Indonesia. Pemerintah berharap sinergi yang kuat dapat terus terjaga demi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
