FOKUSNEWS.ID, BALI – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sultra menggelar kegiatan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Sulawesi Tenggara di Provinsi Bali, 16–18 September 2025.
Kegiatan yang diikuti oleh 46 peserta dari seluruh TPID dan TP2DD di 17 kabupaten/kota se-Sultra ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas, sinkronisasi program pengendalian inflasi, serta percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Seluruh akomodasi dan fasilitasi kegiatan ini didukung sepenuhnya oleh Kantor Perwakilan BI Sultra, sebagai bentuk kemitraan strategis antara Bank Indonesia dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi serta mendorong transformasi digital.
Acara turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Sekretaris Daerah Provinsi Sultra Drs. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., Staf Ahli Gubernur Bali Bidang Ekonomi dan Keuangan Dr. I Wayan Ekadina, S.E., M.Si., Plh. Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Butet Linda HP, serta Deputi Kepala Perwakilan BI Sultra Rahadian Triaji.
Para narasumber kegiatan antara lain I Made Budi Adiana, S.E., M.Si. (Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali) dan Putu Mega Indrawan, SSTP., MAP (Kepala Bidang Inovasi dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Bapenda Bali).
Bali Jadi Rujukan Pengendalian Inflasi dan Digitalisasi Daerah
Dalam sambutannya, Sekda Sultra Asrun Lio menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Bali dan BI Bali atas kesediaannya menjadi tuan rumah kegiatan studi tiru ini. Ia menyebut, Bali dipilih karena keberhasilan TPID dan TP2DD-nya yang telah diakui secara nasional sebagai salah satu yang terbaik.
“Bali merupakan contoh nyata bagaimana sinergi antarinstansi dan inovasi digital mampu memperkuat stabilitas harga dan efisiensi layanan publik,” ujarnya.
Selain belajar dari Bali, Asrun Lio juga memaparkan capaian membanggakan Sulawesi Tenggara. Empat TPID asal Sultra — yaitu TPID Provinsi Sultra, TPID Kota Baubau, TPID Kabupaten Bombana, dan TPID Kabupaten Muna Barat — berhasil masuk nominasi penghargaan nasional. Seluruh pemerintah daerah di Sultra juga telah meraih status “Pemda Digital” dengan skor Indeks ETPD Semester I 2025 di atas 80 persen.
Per Agustus 2025, inflasi Sultra tercatat deflasi 0,24% (mtm) namun secara tahunan mencapai 3,75% (yoy), sedikit di atas rentang target nasional. Pemerintah daerah terus memperkuat strategi pengendalian inflasi melalui enam langkah konkret dari Kementerian Dalam Negeri, sekaligus memperluas digitalisasi transaksi keuangan pemerintah daerah dengan dukungan Bank Pembangunan Daerah Sultra (BPD Sultra).
Belajar dari Bali: Digitalisasi Pasar hingga Pengelolaan Pertanian
Deputi Kepala Perwakilan BI Sultra, Rahadian Triaji, menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan dimulai dengan sesi in class yang membahas inovasi pengendalian inflasi, strategi elektronifikasi keuangan daerah, dan praktik tata kelola pemerintahan digital.
Peserta juga melakukan kunjungan lapangan ke Pasar Badung, Subak Bengkel, dan Perumda Dharma Santhika. Dari kunjungan tersebut, peserta mempelajari penerapan digitalisasi dalam pengelolaan pasar, sistem pertanian berbasis kearifan lokal, serta peran badan usaha daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan.
Perkuat Sinergi Menuju Ekonomi Daerah yang Tangguh
Menutup sambutannya, Sekda Sultra Asrun Lio berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang pembelajaran, tetapi juga menjadi momentum memperkuat kolaborasi dan efektivitas kebijakan daerah.
“Semoga kegiatan ini membawa manfaat nyata dalam mendorong kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara melalui inflasi yang terkendali dan pemerintahan yang digital,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, sinergi antara Bank Indonesia Sultra, TPID, dan TP2DD diharapkan semakin solid. Kolaborasi berkelanjutan dinilai menjadi kunci dalam menjaga stabilitas inflasi, mempercepat digitalisasi, dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara yang inklusif dan berkelanjutan.
Editor: Om Ulank
