FOKUSNEWS.ID, KENDARI – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra). telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 80 miliar untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2025, bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan jadwal pencairan THR bagi pensiunan, PNS, serta TNI-Polri yang akan dimulai pada 17 Maret 2025. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025 yang telah ditandatangani oleh Presiden.
Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sultra, Zain Narsal, menyatakan bahwa pembayaran THR di Pemprov Sultra mengacu pada regulasi tersebut, yang juga mengatur pemberian gaji ke-13.
Besaran THR ASN dan PPPK
Zain menjelaskan bahwa THR ASN akan dibayarkan sebesar satu bulan gaji pokok, ditambah tunjangan-tunjangan yang melekat. Namun, untuk ASN daerah, terdapat tambahan berupa Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Besaran TPP ini berbeda di setiap daerah, tergantung kondisi fiskal masing-masing pemerintah daerah,” ujar Zain.
Pemprov Sultra telah mengalokasikan total Rp 80.138.557.788 untuk pembayaran THR 2025, yang akan diberikan kepada 16.881 ASN dan PPPK. Rinciannya, sebanyak 11.326 PNS dan 5.553 PPPK akan menerima hak mereka sesuai ketentuan yang berlaku.
Dampak Ekonomi dan Imbauan Pemprov
Pemberian THR ini diharapkan memberikan stimulus positif bagi perekonomian Sultra. Tambahan pendapatan bagi ASN dan PPPK diyakini akan meningkatkan daya beli serta menggerakkan sektor ekonomi lokal.
“Kami berharap THR ini tidak hanya menjadi penyemangat bagi ASN dan PPPK dalam bertugas, tetapi juga berdampak positif pada perekonomian daerah,” kata Zain.
Pemprov Sultra juga mengimbau seluruh ASN dan PPPK untuk menggunakan THR secara bijak, dengan memprioritaskan kebutuhan pokok serta persiapan Hari Raya.
Dengan kebijakan yang adaptif terhadap kondisi keuangan daerah dan sejalan dengan arahan Presiden Prabowo, Pemprov Sultra berupaya menyejahterakan ASN dan PPPK sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah.(Red)
