FOKUSNEWS.ID, KENDARI – Pemerintah Kota Kendari menegaskan komitmennya untuk menjaga keberpihakan anggaran pada kepentingan publik di tengah pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Hal ini disampaikan Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran
, SKM, saat menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Kendari yang digelar pada Senin (22/9).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kota Kendari, LM Inarto, ST, tersebut dihadiri 29 anggota dewan dan menjadi forum strategis untuk membahas arah kebijakan keuangan daerah tahun anggaran 2025. Dalam forum itu, Wali Kota Kendari menekankan bahwa perubahan APBD bukan sekadar penyesuaian teknis, melainkan langkah nyata untuk menjawab kebutuhan mendesak masyarakat.
Fokus program dalam perubahan APBD 2025 antara lain diarahkan pada penguatan pembangunan infrastruktur publik, pengendalian inflasi, percepatan penurunan angka stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, peningkatan investasi, hingga penanganan kebersihan kota. “Kami ingin setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” kata Siska.
Berdasarkan rancangan perubahan, pendapatan daerah ditargetkan naik menjadi Rp1,691 triliun atau meningkat 1,79 persen dari target awal Rp1,661 triliun. Sementara itu, belanja daerah turun tipis dari Rp1,653 triliun menjadi Rp1,652 triliun. Meski penerimaan pembiayaan turun signifikan dari Rp51,7 miliar menjadi Rp21,2 miliar, Pemkot Kendari memastikan layanan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas.
“Perubahan APBD ini merupakan momentum penting untuk memperkuat fondasi pembangunan Kota Kendari yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Kita harus bekerja sama demi tercapainya visi dan misi pembangunan daerah,” tambahnya.
Editor : Om Ulank
