FOKUSNEWS.ID, KENDARI – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Sulawesi Tenggara menggelar pertemuan koordinasi bersama Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Sulawesi Tenggara, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tenggara, serta pimpinan dan perwakilan lembaga jasa keuangan di Sultra, Kamis (18/6/2026).
Pertemuan tersebut menjadi bentuk dukungan OJK terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) sekaligus mengajak seluruh pelaku industri jasa keuangan untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan agenda strategis nasional tersebut.
Kegiatan dibuka oleh Kepala OJK Sultra sekaligus Pembina FKIJK Sulawesi Tenggara, Bismi Maulana Nugraha. Dalam sambutannya, Bismi menegaskan bahwa data statistik yang akurat, mutakhir, dan komprehensif merupakan fondasi penting dalam penyusunan kebijakan ekonomi, pengembangan sektor jasa keuangan, serta pengambilan keputusan berbasis data.
Menurutnya, Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran strategis dalam memberikan gambaran menyeluruh mengenai struktur dan dinamika perekonomian nasional. Data yang dihasilkan akan menjadi dasar pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan, sekaligus menjadi referensi bagi industri jasa keuangan untuk mengidentifikasi potensi ekonomi, memahami perkembangan dunia usaha, serta memperluas akses pembiayaan kepada masyarakat.
“Melalui forum ini, kami menghadirkan BPS untuk memberikan pemahaman kepada anggota FKIJK sekaligus mengajak seluruh pelaku industri jasa keuangan mendukung dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026,” ujar Bismi.
Ia juga mengajak seluruh anggota FKIJK Sulawesi Tenggara memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus. Menurutnya, partisipasi aktif industri jasa keuangan akan menghasilkan data yang berkualitas sehingga kebijakan pemerintah dapat semakin tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan ekonomi.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Hadi Susanto, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan sensus ekonomi kelima yang diselenggarakan setiap 10 tahun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
SE2026 bertujuan menyediakan data dasar mengenai seluruh aktivitas ekonomi di Indonesia sebagai landasan perencanaan pembangunan nasional. Pendataan mencakup struktur ekonomi, karakteristik usaha, perkembangan ekonomi digital, aspek lingkungan, hingga seluruh unit usaha mulai dari skala mikro, kecil, menengah, hingga besar, termasuk sektor jasa keuangan dan asuransi.
Dalam paparannya, BPS menyampaikan bahwa data yang dikumpulkan meliputi profil usaha, tenaga kerja, pemanfaatan teknologi digital, serta berbagai indikator ekonomi lainnya. Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan sensus, BPS juga memperkenalkan metode Ngibar (Pengisian Mandiri dengan Pendampingan Ahli) yang diharapkan mampu meningkatkan kemudahan, efisiensi, dan akurasi proses pendataan.
BPS turut menegaskan bahwa seluruh informasi yang diberikan responden dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk keperluan perpajakan maupun audit.
Selain membahas pelaksanaan SE2026, forum koordinasi juga membahas sejumlah agenda strategis FKIJK Sulawesi Tenggara, di antaranya persiapan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2026 dan Pekan Olahraga dan Seni Industri Jasa Keuangan (PORSEJAK) Sulawesi Tenggara 2026. Pembahasan mencakup rencana kegiatan, penguatan koordinasi antaranggota, serta penyusunan identitas kegiatan melalui logo dan official song sebagai simbol kolaborasi industri jasa keuangan di Sulawesi Tenggara.
Melalui sinergi bersama BPS, BI, dan seluruh anggota FKIJK, OJK Sultra berkomitmen terus mendukung pelaksanaan program-program strategis nasional, memperkuat literasi dan inklusi keuangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
