FOKUSNEWS.ID, KENDARI – Sekretaris Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Provinsi Sulawesi Tenggara, La Ode Saimin, SE, menyoroti persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang dinilai bermasalah di sejumlah daerah. Ia meminta pihak terkait segera menuntaskan proses audit penyaluran BBM tahun 2024 dan 2025 agar tidak terjadi penyalahgunaan kuota di lapangan.
Menurut La Ode Saimin, hasil pantauan pihaknya menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara jumlah kuota yang disalurkan dengan kondisi faktual di lapangan. Salah satu indikasinya, kata dia, adalah antrian panjang kendaraan di hampir seluruh SPBU di 17 kabupaten/kota di Sultra serta banyaknya SPBU yang menutup layanan penjualan pertalite pada akhir pekan.
“Kami sudah turun langsung melihat kondisi lapangan. Antrian BBM masih sangat panjang, bahkan di hari Sabtu dan Minggu banyak SPBU tidak beroperasi. Ini menjadi tanda tanya besar, apakah karena kuota yang tidak cukup, atau ada penyimpangan dalam distribusinya,” ujar La Ode saat ditemui disalah satu Hotel di Kendari, Kamis (23/10/2025).
Ia menambahkan, kondisi ini bukan hanya menyulitkan masyarakat, tetapi juga berpotensi merugikan negara apabila penyaluran BBM bersubsidi tidak tepat sasaran. Karena itu, LIRA Sultra mendesak Komite Audit atau Unit Audit BBM segera merilis hasil evaluasi distribusi untuk memastikan penyaluran sesuai ketentuan.
“Kami berharap hasil audit tahun 2024 dan 2025 segera diumumkan. Jika ditemukan penyimpangan, harus ada langkah tegas agar tidak terulang lagi. Jangan sampai kuota yang seharusnya untuk masyarakat justru jatuh ke pihak yang tidak berhak,” tegasnya.
LIRA Sultra juga berencana melakukan kunjungan langsung ke kantor Depot Pertamina dalam waktu dekat untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan sesuai mekanisme.
“Kami tidak menuduh siapa pun, tapi fakta di lapangan harus dijawab dengan data audit yang transparan. Kalau ada yang salah sasaran, itu harus dikoreksi,” pungkasnya.
Editor: Om Ulank
