FOKUSNEWS.ID, KENDARI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus berupaya meningkatkan kualitas demokrasi dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD) sebagai forum evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Kegiatan yang berlangsung pada Selasa (25/2/2025) di salah satu hotel di Kendari ini menjadi ajang strategis untuk menggali masukan dari berbagai pihak guna memperbaiki tata kelola pemilu di masa mendatang.
FGD ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam Pilkada 2024, termasuk Komisioner KPU Kabupaten/Kota se-Sultra, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sultra, perwakilan partai politik, Liaison Officer (LO) pasangan calon, lembaga pemantau pemilu, organisasi masyarakat (ormas), serta perwakilan media massa.
Evaluasi Menyeluruh untuk Pemilu Lebih Baik
Pelaksana Harian (Plh) Ketua KPU Sultra, Hazamuddin, menegaskan bahwa forum ini bertujuan untuk menelaah berbagai aspek pelaksanaan Pilkada 2024, baik dari sisi regulasi, teknis penyelenggaraan, hingga partisipasi masyarakat.
“FGD ini menjadi wadah penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyampaikan evaluasi dan rekomendasi. Kami ingin memastikan bahwa setiap aspek Pilkada 2024 dianalisis secara mendalam agar pemilu berikutnya dapat berjalan lebih baik, lebih transparan, dan semakin dipercaya oleh masyarakat,” ujar Hazamuddin.
Berbagai isu krusial menjadi sorotan dalam diskusi ini, antara lain kesiapan logistik pemilu, transparansi dalam pemungutan dan penghitungan suara, netralitas penyelenggara pemilu, serta upaya peningkatan partisipasi pemilih.
Selain itu, isu penggunaan teknologi dalam pemilu, efektivitas mekanisme kampanye, serta strategi pencegahan politik uang juga menjadi pembahasan utama.
Komitmen KPU Sultra untuk Demokrasi yang Lebih Baik
KPU Sultra menegaskan bahwa setiap tantangan dan kendala yang muncul dalam Pilkada 2024 akan dijadikan pembelajaran untuk penyelenggaraan pemilu mendatang.
“Kami menyadari bahwa tidak ada pemilu yang sempurna. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kita dapat belajar dari setiap hambatan dan mencari solusi terbaik agar pemilu ke depan lebih berkualitas,” tambah Hazamuddin.
Hasil dari FGD ini akan menjadi dasar bagi KPU Sultra dalam merancang strategi perbaikan dan kebijakan penyelenggaraan pemilu ke depan.
“Kami ingin memastikan bahwa pemilu di Sulawesi Tenggara tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga benar-benar mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi yang sesungguhnya,” tegasnya.
Dengan adanya evaluasi ini, KPU Sultra berharap dapat meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap proses demokrasi.
“Kegiatan ini adalah bukti komitmen kami untuk terus berinovasi dan memperbaiki sistem pemilu agar semakin berkualitas dan berintegritas di masa depan,” tandas Hazamuddin.
