FOKUSNEWS.ID, KENDARI – Dalam upaya memperkuat tata kelola keterbukaan informasi publik, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Konawe melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas Kominfo Kota Kendari, Kamis (30/10/2025).
Kegiatan tersebut berfokus pada studi tiru terkait pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), sebagai salah satu instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Rombongan Dinas Kominfo Konawe disambut langsung oleh Kepala Dinas Kominfo Kota Kendari, Sahuriyanto, didampingi Sekretaris Kominfo, Wawan Astanto, serta Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Amran Alimudin. Pertemuan berlangsung di ruang Sekretaris Kominfo dengan suasana akrab dan penuh semangat berbagi pengalaman.
Dalam sambutannya, Sahuriyanto mengapresiasi kunjungan tersebut dan menyebut kolaborasi antarinstansi sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.
> “Kami sangat terbuka untuk saling belajar. PPID ini menjadi jantung keterbukaan informasi, karena dari sinilah kepercayaan publik terhadap pemerintah bisa tumbuh,” ungkapnya.
Ia menambahkan, PPID Kota Kendari terus berupaya berinovasi melalui penguatan kapasitas SDM dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat layanan kepada masyarakat.
Sementara itu, perwakilan Dinas Kominfo Konawe, Nurlina, menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan. Menurutnya, kunjungan ini menjadi kesempatan berharga untuk belajar langsung dari praktik terbaik yang telah diterapkan oleh Kota Kendari.
> “Kota Kendari menjadi salah satu daerah rujukan dalam pelaksanaan PPID. Kami berharap bisa membawa pulang banyak pelajaran untuk diterapkan di Konawe,” ujarnya.
Nurlina menambahkan, pihaknya ingin mendalami lebih jauh mengenai proses pelayanan informasi publik, sistem dokumentasi, serta strategi peningkatan kualitas PPID yang efektif dan efisien.
Pertemuan diakhiri dengan sesi diskusi interaktif dan foto bersama. Kedua dinas sepakat untuk terus menjalin kerja sama dan komunikasi dalam memperkuat keterbukaan informasi publik di Sulawesi Tenggara, guna menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Editor : Om Ulank
