FOKUSNEWS.ID, KOLAKA– Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, menegaskan bahwa arah pembangunan daerah tahun 2027 harus berbasis kolaborasi lintas pemerintahan dan sinergi antarlevel kebijakan.
Hal tersebut disampaikan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Sulawesi Tenggara yang digelar di Kolaka, Selasa (5/5/2026).
Gubernur menekankan bahwa perencanaan pembangunan tidak boleh lagi dilakukan secara parsial dan sektoral, melainkan harus terintegrasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga pemerintah pusat.
Menurutnya, pendekatan kolaboratif menjadi kunci utama agar program pembangunan lebih tepat sasaran serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyoroti masih adanya ketimpangan pembangunan antara wilayah kepulauan dan daratan di Sulawesi Tenggara.
Wilayah kepulauan diprioritaskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, sementara wilayah daratan difokuskan pada penguatan ekonomi kerakyatan berbasis koperasi dan UMKM.
Penguatan Koperasi Merah Putih didorong sebagai penggerak ekonomi lokal yang menghubungkan pelaku UMKM dengan kawasan industri.
Dari sisi ekonomi, Sulawesi Tenggara mencatat pertumbuhan sebesar 5,70 persen pada tahun 2025, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 5,11 persen.
Namun demikian, tingkat kemiskinan masih berada pada angka 10,14 persen, sehingga menjadi tantangan serius yang harus ditangani secara terarah dan berkeadilan.
Indikator makro pembangunan Sulawesi Tenggara menunjukkan tren positif di tengah berbagai dinamika.
Pertama, pertumbuhan ekonomi tahun 2025 mencapai 5,70 persen, meningkat dari 5,40 persen pada 2024 dan lebih tinggi dari nasional 5,11 persen. Kedua, tingkat kemiskinan menurun dari 10,63 persen pada 2024 menjadi 10,14 persen pada 2025, meski masih di atas nasional 8,26 persen.
Ketiga, Gini Ratio September 2025 tercatat 0,357, membaik dibanding Maret 2025 sebesar 0,363 dan Keempat, tingkat pengangguran terbuka Februari 2026 sebesar 3,33 persen, relatif stabil dan termasuk terendah secara nasional.
Kelima, Indeks Pembangunan Manusia tahun 2025 mencapai 74,25 (kategori tinggi), meningkat dari 73,62 pada 2024
Menghadapi 2027, Gubernur menyoroti tantangan fiskal, terutama ketergantungan pada transfer pusat, tingginya belanja operasional, serta beban pemeliharaan aset daerah.
Ia menegaskan pengelolaan anggaran harus lebih efektif dengan memastikan belanja, khususnya operasional, berdampak langsung pada pelayanan publik.
