FOKUSNEWS.ID, JAKARTA – BPJS Kesehatan terus memperkuat ekosistem pencegahan dan pengendalian kecurangan (fraud) dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Langkah ini dilakukan untuk menjaga integritas pelayanan kesehatan sekaligus memastikan keberlanjutan program JKN bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan 2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) Conference 2026 yang digelar di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, mengatakan pengendalian kecurangan telah menjadi bagian penting dari penyelenggaraan JKN. Berbagai langkah dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari penyempurnaan kebijakan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan tata kelola, hingga memperluas kolaborasi lintas sektor.
Sebagai bentuk keseriusan, BPJS Kesehatan telah membentuk Tim Anti-Kecurangan JKN di seluruh jenjang organisasi, mulai dari tingkat pusat, wilayah, hingga cabang.
Selain itu, BPJS Kesehatan menetapkan Key Performance Indicator (KPI) bagi unit kerja dan Duta BPJS Kesehatan, memperkuat sistem monitoring dan pelaporan, serta mengembangkan modul anti-fraud bagi verifikator yang disertifikasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
“ Kecurangan dalam pelayanan kesehatan tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga dapat memengaruhi keselamatan pasien, mutu pelayanan, dan kepercayaan masyarakat. Karena itu, pengendalian kecurangan perlu dilakukan secara menyeluruh melalui langkah pencegahan, deteksi, hingga penanganan yang melibatkan berbagai pihak,” ujarnya.
Ghufron menjelaskan, hingga 1 November 2026, Program JKN telah memberikan perlindungan kesehatan kepada sekitar 285,8 juta jiwa atau 98,5 persen dari total penduduk Indonesia.
Besarnya cakupan kepesertaan tersebut turut meningkatkan kompleksitas pengelolaan pelayanan, pembiayaan, data, hingga hubungan antarpemangku kepentingan. Kondisi ini menuntut sistem pengawasan dan pencegahan kecurangan yang semakin kuat dan adaptif.
Menurutnya, pengendalian kecurangan tidak boleh hanya berorientasi pada pencegahan kerugian finansial, tetapi juga harus mampu menjaga keselamatan pasien, meningkatkan efektivitas pemanfaatan sumber daya kesehatan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan.
BPJS Kesehatan juga mendorong transformasi pelayanan kesehatan dari pendekatan volume-based menuju value-based healthcare. Melalui pendekatan tersebut, pelayanan kesehatan diharapkan lebih berorientasi pada hasil klinis terbaik bagi pasien dengan penggunaan biaya yang lebih efisien.
Di sisi lain, penguatan kebijakan dan regulasi juga dinilai penting untuk memperjelas kewenangan serta meningkatkan efektivitas penegakan sanksi terhadap praktik kecurangan.
Untuk memperluas kolaborasi, BPJS Kesehatan turut mendorong pembentukan Indonesia Healthcare Anti-Fraud Association (INHAFA). Organisasi ini diharapkan menjadi wadah kerja sama lintas sektor dalam bertukar pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik untuk memperkuat integritas pelayanan kesehatan.
INHAFA akan mengembangkan tiga peran strategis, yakni sebagai forum kolaborasi lintas sektor, pengembangan pengetahuan dan kompetensi, serta penguatan pengawasan dan akuntabilitas bersama.
Sementara itu, Pejabat Pengganti Sementara Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Vetty Yulia Permanasari, mengatakan kompleksitas penyelenggaraan jaminan kesehatan, perkembangan pola pelayanan, serta dinamika risiko menuntut adanya sistem pencegahan dan penanganan kecurangan yang semakin adaptif.
Ia menegaskan, upaya pengendalian kecurangan tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja. Diperlukan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari regulator, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, aparat penegak hukum, akademisi, industri asuransi, organisasi profesi, hingga masyarakat sipil.
“Kita harus membangun tembok pencegahan yang kokoh melalui penguatan sistem, pengawasan, kolaborasi, dan integritas seluruh pemangku kepentingan. Sehingga, apabila masih terdapat pihak yang mencoba melampaui batas tembok tersebut untuk melakukan kecurangan, maka harus siap menghadapi konsekuensi dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Vetty.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, turut menekankan pentingnya menjaga ketahanan sistem JKN agar semakin tangguh, produktif, dan efektif, termasuk dalam menghadapi berbagai risiko kecurangan.
Menurutnya, salah satu kekuatan yang harus dijaga adalah memastikan tidak ada praktik kecurangan dalam seluruh sistem penyelenggaraan JKN. Sistem harus dibangun secara kuat agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan melalui cara-cara yang melanggar ketentuan.
“Di era keterbukaan informasi dan media sosial saat ini, upaya pencegahan, penghentian, dan antisipasi terhadap praktik kecurangan harus semakin diperkuat. Karena itu, kita perlu membangun ekosistem yang mampu mendeteksi dan menangani kecurangan secara efektif,” kata Cak Imin.
Ia juga mendorong penguatan regulasi agar memiliki landasan hukum yang lebih kuat dalam mendukung keberlanjutan Program JKN. Selain itu, seluruh pemangku kepentingan diminta menutup celah tata kelola yang berpotensi dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan, memperbarui pedoman penanganan, serta memberikan perlindungan kepada para pelapor.
Apresiasi bagi Penggerak Anti-Kecurangan JKN
Dalam rangkaian INAHAFF Conference 2026, BPJS Kesehatan juga memberikan penghargaan kepada sejumlah pihak yang dinilai berkomitmen memperkuat budaya anti-kecurangan dalam penyelenggaraan Program JKN.
Penghargaan tersebut diberikan dalam beberapa kategori, di antaranya Tokoh Inspiratif Anti-Kecurangan Terbaik yang diberikan kepada Ketua TKMKB Provinsi Jawa Timur, Dr. dr. Hamzah, Sp.An., KNA, KIC; Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra; serta Ketua TKMKB Provinsi Sulawesi Selatan, Prof. dr. Irawan Yusuf, Ph.D.
Untuk kategori Tim Pencegahan Kecurangan JKN Tingkat Kabupaten/Kota, penghargaan diberikan kepada Kabupaten Purbalingga sebagai Terbaik I, Kota Medan Terbaik II, dan Kabupaten Banyumas Terbaik III.
Sementara kategori Tim Pencegahan Kecurangan JKN Provinsi Terbaik diraih Provinsi Bali sebagai Terbaik I, Provinsi Riau Terbaik II, dan Provinsi Jawa Barat Terbaik III.
Pada kategori Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Komitmen Anti-Kecurangan Terbaik, Kabupaten Kotawaringin Barat meraih Terbaik I, Kabupaten Karawang Terbaik II, dan Kabupaten Sukabumi Terbaik III.
Adapun kategori Pemerintah Provinsi dengan Komitmen Anti-Kecurangan Terbaik diberikan kepada Provinsi Bali sebagai Terbaik I, Nusa Tenggara Timur Terbaik II, dan Nusa Tenggara Barat Terbaik III.
Melalui berbagai upaya tersebut, BPJS Kesehatan berharap tercipta ekosistem anti-kecurangan yang semakin kuat, terintegrasi, dan berkelanjutan guna menjaga kepercayaan masyarakat serta memastikan Program JKN dapat terus memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas.






