FOKUSNEWS.ID, KENDARI – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyebut kondisi sektor jasa keuangan di daerah masih relatif stabil dan selaras dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Media Briefing Triwulanan dan Rapat Koordinasi Satgas PASTI yang membahas perkembangan industri jasa keuangan, kinerja OJK, serta penanganan aktivitas keuangan ilegal, Kamis (5/3/2026).
Dalam kegiatan tersebut, OJK memaparkan bahwa pertumbuhan aset lembaga jasa keuangan, termasuk perbankan dan lembaga keuangan lainnya di Sultra, masih menunjukkan kinerja yang positif.
Selain itu, kualitas aset perbankan juga dinilai masih terjaga dengan rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) yang berada di kisaran 2 persen.
“Secara umum kondisi perekonomian kita relatif stabil dan sejalan dengan pertumbuhan nasional. Kualitas aset juga masih terjaga dengan NPL di kisaran 2 persen,” ungkap Kepala OJK Sultra Bismi Maulana Nugraha dalam pemaparannya.
Meski demikian, OJK mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, khususnya dalam mendorong pertumbuhan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurut OJK, kontribusi pembiayaan terhadap UMKM di Sultra masih perlu dioptimalkan.
Untuk itu, pada tahun 2026 OJK mendorong implementasi regulasi terkait pembiayaan UMKM oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) sebagai salah satu upaya meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil di daerah.
“Regulasi terkait UMKM ini menjadi salah satu instrumen penting untuk mendorong seluruh pelaku jasa keuangan di Sultra agar meningkatkan pembiayaan bagi sektor UMKM,” jelasnya.
Selain sektor pembiayaan, OJK juga menyoroti masih adanya kesenjangan akses layanan keuangan di beberapa wilayah kabupaten/kota di Sultra. Di sejumlah daerah, penyaluran kredit, penggunaan layanan perbankan, hingga penghimpunan dana pihak ketiga dinilai masih relatif rendah.
Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi OJK bersama industri jasa keuangan untuk memperluas inklusi keuangan agar transmisi kebijakan ekonomi dapat berjalan lebih optimal.
“Jika akses keuangan tidak bertumbuh di suatu wilayah, maka transmisi kebijakan ekonomi akan berjalan lambat dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah tersebut,” katanya.
